Peran Lembaga FLower Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Abstract
Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Flower Aceh terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, hambatan Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan Flower Aceh terhadap penerapan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendekteksi elektronik, rehabilitasi, dan penguguman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan direktur lembaga Flower Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flower Aceh berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang fokus terhadap isu-isu pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah: korban kekerasan masih dianggap aib bagi keluarga, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus kesulitan mendapatkan rumah aman untuk para korban, pemahaman masyarakat semangat untuk melindungi bersama masih kurang, sistem perlindungan yang belum terbangun dengan baik di tingkat desa, dan kebutuhan pemulihan korban. Flower Aceh dan sejumlah elemen sipil di Aceh menolak adanya hukuman kebiri. Flower Aceh lebih setuju hukuman penjara yang mana si pelaku tidak bisa keluar sama sekali atau hukuman penjara seumur hidup tampah ada remisi atau pengurangan-pengurangan hukuman.
References
A.Reni Widyastuti, Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Tehadap Perempuan Dari tindakan Kekerasan di Era Globalisasi, Jurnal MIMBAR HUKUM, vol 21, Juni 2009.
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
Anggar Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta, Jurnal Recidive Vol. 3, No 2, Surakarta: Mei-Agustus 2014.
Bambang waluyo, Victimology Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi: Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Peneribit Nuansa, 2006.
Hasyim Hasanah, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perpektif Permberitaan Media, Jurnal SAWWA, Vol. 9, No.1, Oktober 2013.
lin Ratna Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, Jurnal Studi Gender dan Anak, vol 3 No. 1, Januari-Juni 2016.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Presfektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama Bandung, 2005.
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF dan EMPERIS, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Sabugan Sibarani, Prospek Pengakuan Hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No.1, Juli 2016.
Undang-Undang Pasal 13 Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
