The Role Of Aceh Financial Institution To Manage Salary For Government Employees (ASN) In Banda Aceh City
Abstract
The Aceh Financial Institution (BPKA) is expected able to manage salaries of Government Employee (ASN) well, to benefit the performance of ASN. The current phenomenon is many ASNs complain about late salaries. The formulation of the research problem is how the mechanism for managing ASN salaries at BPKA. The purpose of this study was to determine and analyze the management and supervision of ASN salaries at BPKA. The research method is qualitative. The result of the research is the salary management at BPKA by examining salaries and other benefits adjusted to position, period of service, class and rank and deductions (if any). Accountability of ASN salaries at BPKA for orderly administration and according to regulations. Accountability for ensuring salaries are received by employees through the process of signing the Fund Disbursement Order (SP2D) by Berdahara. Supervision of ASN salaries at BPKA covers all aspects of salary payments to oversee payment management. Control of ASN salaries at BPKA is carried out to ensure that salary payments are adjusted to the salary list including adjustments to the class, rank and tenure of ASN and to prevent fraud and irregularities in the distribution of salaries. The conclusion in this study is that the mechanism for managing ASN salaries at BPKA is good and in accordance with SOPs and based on the legislation for paying ASN salaries.
References
Busro, Dr. Muhammad. (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenada Media.
Herdiansyah, Haris. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
Hidayati, Fitri (2017) Pengaruh Gaji Dan Pengawasan Pimpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Honor Pada Kantor Dinas Di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, Jurnal El-Riyasah, Vol 8 No 1.
Iswahyudi, (2017), Manajemen Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Biak Numfor, Jurnal, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yapis Biak, Vol.12 No.2 Tahun 2017.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Maria Magdalena. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Jember.
Marzolina dan Kurniawaty Fitri (2013), Analisis Gaji Dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di PT. Vinsa Indo Sejahtera – Chevrolet Pekanbaru, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 2 Juni 2013
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Pratama, Aditya Bagus. (2012). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Cetakan ke-3 Surabaya: Pustaka Media.
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.
Rahman, Ria Awalia., Renny Sri Purwanti dan Mujaddid Faruk, (2019) Pengaruh Kompensasi Dengan Konsep Pay For Position dan Konsep Pay Competence terhadap Kepuasan Kerja (ASN) di RSUD Kabupaten Ciamis, Volume 1, Nomor 4, Desember 2019.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
