PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE

(IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebagai pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pidie. (1) Bagaimana pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pidie.  (2) Faktor-faktor apakah sebagai pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pidie. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan dengan sengaja (purposive sampling) pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (a) observasi (b) wawancara (d) dokumentasi, selanjutnya analisis dilakukan secara interaktif, sedangkan proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa para pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakan, Namun disisi lain peneliti masih melihat terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan adalah tidak maksimalnya jaringan online yang mengakibatkan terhambatnya penerbitan data dan kurang efektifnya sosialisasi e-KTP mengakibatkan banyak masyarakat belum memiliki e-KTP di Kabupaten Pidie. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya perhatian pemerintah Kabupaten Pidie terhadap jaringan online pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang memadai untuk kelangsungan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.